KONAWE SELATAN — Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81, DPD PKS Kabupaten Konawe Selatan melalui Bidang Pemuda dan Pelajar menggelar Diskusi Publik bertajuk “Refleksi Kemerdekaan RI: Menakar Pembangunan Daerah” di Warkop Andoolo, Jumat malam (21/8/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 20 peserta tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dunia usaha, lembaga bantuan hukum, legislatif hingga organisasi kemasyarakatan.
Sejumlah tokoh hadir sebagai pemateri, di antaranya Wakil Rektor III IAI Rawa Aopa Sardin, S.Pd., M.Pd.; Ketua DPD PKS Konsel H. Anjar Wahyu W., S.H.; Ketua KNPI Konsel Yusran, S.Pd.; perwakilan KADIN Sasli; perwakilan LBH HAMI Adianto, S.H.; Ketua Umum HMJ HTN IAI Rawa Aopa Hendarwan Sepriyadi; serta perwakilan Fraksi PKS DPRD Konsel Kabin. Perwakilan Muhammadiyah Konsel juga turut hadir. Diskusi dipandu Awaludin, S.H.I.
Forum tersebut membahas sejumlah persoalan pembangunan daerah, khususnya pemerataan pembangunan dan sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Konawe Selatan.
Secara umum, para pemateri menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah proyek yang terealisasi. Pembangunan harus dilihat dari manfaatnya terhadap masyarakat, akses terhadap infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan ekonomi, serta kualitas sumber daya manusia.
Wakil Rektor III IAI Rawa Aopa Sardin menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda. Sementara Ketua DPD PKS Konsel H. Anjar Wahyu mendorong agar ruang dialog publik terus dibuka sebagai sarana masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi secara konstruktif.
Dari kalangan pemuda, KNPI menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pembangunan. Sementara perspektif KADIN menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sisi hukum, LBH HAMI mengingatkan pentingnya pembangunan yang transparan, berkeadilan, dan tetap berada dalam koridor hukum.
Mahasiswa HMJ HTN IAI Rawa Aopa juga mendorong DPRD agar lebih responsif dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dinilai harus benar-benar diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan.
Diskusi tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, pemuda, akademisi dan dunia usaha perlu bersinergi agar pembangunan Konawe Selatan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
