KONAWE SELATAN, POROSSULTRA – Program SETARA (Sehat, Cerdas, dan Sejahtera) yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terus direalisasikan melalui berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pertanian. Pada sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk membantu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau SPP sekitar 7.000 mahasiswa asal Konawe Selatan yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Sulawesi Tenggara.
Keluhan sejumlah orang tua mahasiswa Program Diploma disampaikan kepada Media PorosSultra pada Kamis (30/7/2026). Mereka mengaku kecewa atas persoalan yang dialami anak-anak mereka dan berharap Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat mengakomodasi aspirasi tersebut melalui langkah penyelesaian yang adil, transparan, dan sejalan dengan semangat Program SETARA (Sehat, Cerdas, dan Sejahtera) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah.
Program tersebut telah berjalan secara bertahap, ditandai dengan penerbitan sejumlah Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penetapan penerima bantuan UKT semester genap tahun akademik 2025/2026, sekaligus pembukaan pendaftaran gelombang baru untuk tahun anggaran 2026 melalui sistem daring.
Namun di tengah pelaksanaannya, program yang mengusung slogan “Sehat, Cerdas, dan Sejahtera” itu mulai mendapat sorotan dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah manfaat program tersebut benar-benar telah menjangkau seluruh mahasiswa asal Konawe Selatan secara adil.
Salah satu kritik datang dari Iswan Mooliango, orang tua mahasiswa Diploma di Poltekkes Kemenkes Kendari. Ia mempertanyakan mengapa mahasiswa pada jenjang Diploma belum memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
Menurutnya, apabila program tersebut mengusung semangat kesetaraan, maka seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan semestinya memiliki peluang yang sama, tanpa membedakan jenjang pendidikan.
“Kalau namanya program SETARA, di mana letak kesetaraannya jika mahasiswa Diploma belum ikut mendapatkan manfaat?” ujar Iswan.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut sehingga mahasiswa Diploma, baik D3 maupun jenjang vokasi lainnya, dapat diakomodasi pada pelaksanaan program berikutnya.
Berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku saat ini, bantuan pendidikan Program SETARA memang lebih difokuskan kepada mahasiswa program Sarjana (S1) dan Diploma IV (D4). Sementara mahasiswa Diploma I, Diploma II, dan Diploma III belum seluruhnya masuk dalam cakupan penerima bantuan.
Selain persoalan sasaran penerima, sejumlah mahasiswa yang telah memperoleh bantuan juga menyampaikan keluhan mengenai mekanisme administrasi yang dinilai masih berbelit.
Beberapa penerima beasiswa mengaku tetap diwajibkan mengurus dokumen administrasi setiap semester dan menyerahkan berkas secara langsung ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Konawe Selatan, meskipun seluruh dokumen sebelumnya telah diunggah melalui sistem pendaftaran online.
Menurut mereka, prosedur tersebut dinilai kurang efektif di tengah penerapan pelayanan berbasis digital.
“Kalau data sudah diunggah secara online, seharusnya tidak perlu lagi membawa berkas fisik setiap semester. Cukup diminta mengirimkan bukti mahasiswa masih aktif, misalnya melalui tangkapan layar data aktif dari PDDIKTI atau dokumen elektronik lain yang dapat diverifikasi,” ujar salah seorang mahasiswa penerima bantuan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Mahasiswa lainnya juga berharap pemerintah mulai menerapkan sistem pelayanan yang lebih sederhana agar mahasiswa yang kuliah di luar daerah tidak harus mengeluarkan biaya transportasi hanya untuk menyerahkan dokumen administrasi yang sebenarnya sudah tersedia secara digital.
Mereka menilai pemanfaatan basis data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dapat menjadi solusi untuk memverifikasi status keaktifan mahasiswa setiap semester tanpa harus mengulang proses pemberkasan dari awal.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebelumnya telah memperluas kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara, termasuk Universitas Halu Oleo, IAIN Kendari, Universitas Muhammadiyah Kendari, hingga Universitas Terbuka Kendari guna memperluas akses bantuan pendidikan bagi mahasiswa asal Konawe Selatan.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi. Meski demikian, berbagai masukan dari masyarakat terkait perluasan sasaran penerima dan penyederhanaan birokrasi dinilai menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan Program SETARA benar-benar mencerminkan prinsip pelayanan yang inklusif, efektif, dan berkeadilan.
Hingga berita ini diterbitkan, Media PorosSultra masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terkait keluhan tersebut.
