JAKARTA|POROS SULTRA – Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Kritik dari pakar maupun akademisi tentu bisa keliru. Namun, ketika sebuah kritik dinilai salah, jawaban yang semestinya dikedepankan adalah data, argumentasi dan bukti.
Hal itu menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah pihak yang menganggap dirinya pakar dengan ungkapan “saking pintarnya jadi goblok” saat menghadiri HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026).
“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” ujar Prabowo. Ia juga menyinggung sejumlah pakar yang menurutnya telah melontarkan fitnah terhadap pemerintah.
Presiden tentu memiliki hak untuk membantah kritik. Begitu pula para pakar memiliki tanggung jawab memastikan kritik yang disampaikan berbasis ilmu dan data.
Namun, justru karena pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang Presiden, pilihan bahasa patut menjadi perhatian publik.
Jika seorang pakar dianggap keliru, di mana letak kekeliruannya? Data apa yang salah? Metodologi apa yang tidak tepat? Argumentasi mana yang dapat dibantah?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi pusat perdebatan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa pakar harus berbasis ilmu dan data, dengan analisis yang tajam, objektif serta mampu menawarkan solusi.
Dengan demikian, tanggung jawab berada pada kedua sisi. Pemerintah berhak mengoreksi kritik yang dianggap keliru, sementara pakar wajib mempertanggungjawabkan kritiknya secara ilmiah.
Respons riuh dari peserta acara sebagaimana diberitakan sejumlah media juga menjadi bagian dari sorotan. Namun, respons tersebut tidak tepat digeneralisasi sebagai persetujuan seluruh peserta terhadap penggunaan kata tersebut.
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah pemerintah boleh dikritik atau apakah pakar selalu benar.
Kritik boleh salah. Pemerintah boleh membantah. Tetapi ketika perdebatan menyangkut kepentingan publik, ukuran yang semestinya dikedepankan tetap sama: data, argumentasi dan bukti bukan “goblok” Sebab standar seorang pemimpin adalah etika.
