JAKARTA, POROSSULTRA.web.id– Pemerintah terus memperkuat transformasi sistem bantuan sosial dengan mendorong para penerima manfaat bergabung sebagai anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah tidak hanya ingin memastikan bantuan sosial tepat sasaran, tetapi juga mengubah pola bantuan dari sekadar bersifat konsumtif menjadi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Integrasi bansos dengan KDMP diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi. Penerima bantuan yang memiliki usaha mikro akan memperoleh akses untuk memasarkan produk melalui jaringan koperasi sehingga peluang meningkatkan pendapatan menjadi lebih besar.
Selain itu, KDMP juga akan menjadi titik layanan penyaluran berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui kerja sama dengan agen bank Himbara. Skema ini diharapkan mempermudah masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mencairkan bantuan.
Pemerintah juga ingin memastikan perputaran uang tetap berada di desa. Dana bansos yang diterima masyarakat diharapkan dibelanjakan di KDMP sehingga mampu menggerakkan usaha lokal, memperkuat ekonomi desa, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Keuntungan lain yang diperoleh masyarakat adalah kesempatan menikmati Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai anggota koperasi. Dengan demikian, penerima bansos tidak hanya memperoleh bantuan dari pemerintah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas usaha koperasi.
Pemerintah menargetkan sekitar 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui kebijakan ini, koperasi diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan nasional.
Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini akan disesuaikan dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Keanggotaan penerima bansos dalam KDMP diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi, bukan sekadar sebagai penerima bantuan sosial.
