KONAWE SELATAN — Suasana malam di sela kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun 2026 Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa dimanfaatkan mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) untuk menggelar diskusi akademik.
Diskusi yang berlangsung pada Jumat, 11 September 2026 sekitar pukul 21.00 WITA di lokasi PBAK, Pasar Rakyat Potoro, Konawe Selatan, tersebut mengangkat tema “Kerusakan Hukum di Indonesia! Sistemnya atau Oknumnya?”
Diskusi ringan tersebut dipandu langsung oleh Dosen HTN, Dhino Arian Prasetyo, S.H., M.H. Bersama pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HTN, mereka membedah berbagai persoalan penegakan hukum di Indonesia.
Pembahasan diarahkan pada pertanyaan mendasar mengenai akar persoalan hukum: apakah persoalan lebih banyak dipengaruhi kelemahan sistem, mulai dari regulasi hingga struktur penegakan hukum, atau justru dipicu oleh integritas dan perilaku oknum yang menjalankan sistem tersebut.
Dalam pemaparannya, Dhino menekankan bahwa pembenahan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan sistem. Penguatan integritas dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem hukum juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
Diskusi kemudian berkembang menjadi ruang bertukar pandangan di antara mahasiswa dan pengurus HMJ HTN. Sejumlah mahasiswa menilai persoalan hukum di Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi.
Menurut mereka, sistem hukum yang baik tetap membutuhkan manusia yang memiliki integritas untuk menjalankannya. Sebaliknya, kualitas moral aparat juga akan sulit menghasilkan keadilan apabila sistem dan regulasi yang digunakan masih memiliki kelemahan.
Pandangan tersebut menjadi salah satu poin penting yang muncul dalam diskusi. Mahasiswa didorong untuk tidak hanya memahami hukum dari sisi teori dan peraturan, tetapi juga mampu melihat persoalan penerapannya di tengah masyarakat.
Ketua HMJ HTN IAI Rawa Aopa, Hendarwan Supriyadi, dalam pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut, menekankan pentingnya mahasiswa hukum memiliki keberanian untuk mengkaji persoalan hukum secara kritis.
Menurutnya, diskusi semacam ini penting bagi mahasiswa HTN karena kampus tidak hanya menjadi tempat menerima materi perkuliahan, tetapi juga ruang untuk membangun tradisi berpikir kritis, argumentatif, dan bertanggung jawab terhadap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.
Ia menilai mahasiswa HTN perlu membiasakan diri melihat persoalan hukum dari berbagai perspektif, termasuk membedakan antara kelemahan sistem dengan persoalan integritas individu yang menjalankannya.
Sementara itu, pengurus HMJ HTN lainnya menilai diskusi informal di sela kegiatan PBAK justru memberikan ruang yang lebih terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan dan mempertanyakan berbagai persoalan hukum tanpa terjebak pada pemahaman yang bersifat normatif semata.
Bagi mahasiswa, tema “Sistem atau Oknum?” bukan sekadar pertanyaan untuk menentukan salah satu pihak, melainkan menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa pembenahan hukum membutuhkan perbaikan regulasi sekaligus pembenahan kualitas manusia yang menjalankan hukum.
Diskusi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa HTN untuk mengembangkan pola pikir kritis terhadap berbagai persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan.
Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama. Turut hadir dalam sesi tersebut Rektor IAI Rawa Aopa, Dr. Basrin Melamba, S.Pd., M.A., bersama Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al Asri, Al Asri, S.Pd.I., M.Si.
Keduanya tidak mengikuti sesi diskusi internal mahasiswa. Namun, seusai agenda pemberian materi kepada peserta PBAK, Rektor dan pendiri yayasan menyempatkan diri berfoto bersama dosen serta pengurus HMJ HTN di area Pasar Rakyat Potoro.
Momen tersebut menjadi bagian dari rangkaian PBAK sekaligus memperlihatkan suasana kebersamaan antara pimpinan institusi, dosen, dan mahasiswa dalam mendukung aktivitas akademik serta organisasi kemahasiswaan di lingkungan IAI Rawa Aopa.
